PENGERTIAN, KETENTUAN, RUKUN DAN SYARAT MURABAHAH BIL WAKALAH

Pada dasarnya, rukun murabahah sama halnya dengan rukun jual beli, yaitu:

PENGERTIAN, KETENTUAN, RUKUN DAN SYARAT MURABAHAH BIL WAKALAH


a) Penjual (Bai‟)

Penjual sebagai pihak yang memiliki barang atau komoditas yang akan dijualbelikan kepada konsumen.

b) Pembeli (Musytari)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

c) Objek Jual Beli (Mabi‟)

Adanya barang yang akan diperjualbelikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi.

d) Harga (Tsaman)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

e) Transaksi (Ijab Qobul)

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

Mengenai syarat murabahah pada dasarnya sama dengan jual beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahterimakan. Namun, untuk sahnya akad murabahah, para ulama sepakat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli murabahah menjadi fasid.

b. Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga.

c. Modal merupakan mal misliyyat18 seperti benda yang ditakar, benda yang ditimbang, dan benda yang dihitung atau sesuatu yang nilainya diketahui.

d. Murabahah tidak boleh dilakukan terhadap harta riba19 dan memunculkan riba karena dinisbahkan pada harga pokok, seperti seseorang membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama maka tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut secara murabahah. Karena murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dan tambahan laba. Sementara itu, tambahan pada harta riba fadhal, bukan laba.

e. Akad jual beli yang pertama dilakukan adalah sah jika akad jual beli pertama fasid maka murabahah tidak boleh dilakukan.

Pengertian Wakalah

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara perbankan syariah dalam pemberian jasa pelayanan perbankan syariah dapat melalui atau didasarkan pada akad wakalah. Secara Bahasa, al-wakalah (wakalah)atau al-wikalah (wikalah) bermakna “at-tafwidh”, yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, juga bisa bermakna “al-hifdhu”, yakni memelihara. secara istilah, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari seseorang pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa.

Apabila dibandingkan hukum perdata (Barat), akad wakalah ini tidak lain adalah pemberian kuasa (lastgeving) seperti diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 1792-1818 KUH Perdata Indonesia.

Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf o Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan pengertian akad wakalah, yaitu akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Ketentuan Wakalah

Dalam Fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/V/2000 ditetapkan ketentuan tentang wakalah sebagai berikut:

a. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

b. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan Syarat Wakalah

Berkenan dengan rukun dan syarat wakalah, lebih lanjut fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan sebagai berikut:

1) Muwakkil (yang Mewakilkan) dengan Syarat-syarat:

a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah.
b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batasbatas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.

2) Wakil (yang Mewakili) dengan syarat-syarat:

a. Cakap hukum
b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
c. Wakil adalah orang yang diberi amanat

3) Hal-hal yang diwakilkan

a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
b. Tidak bertentangan dengan syariat Islam 
c. Dapat diwakilkan menurut syariat Islam22

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel