-->

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM ZAKAT

1. Pengertian zakat.

Zakat menurut bahasa berarti berkembang, berkah, bertambahnya kebaikan, dan terkadang diartikan menyucikan.1 Seperti firman Allah Swt dalam Q.S Surat Asy- syams ayat 9. 

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM ZAKAT

Artinya : “Sesungguhnya menanglah orang yang telah menyucikan jiwanya”(2) 

Sedangkan pengertian zakat menurut istilah adalah standar harta yang wajib dikeluarkan untuk orang yang berhak menerimanya bila mencapai nishab tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Zakat mensucikan hamba dan mensucikan serta menunjukkan kebenaran iman pada dirinya.(3) 

Adapun definisi zakat menurut al-Azhari bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan bagi orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan. 

materiil dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.(4) 

Menurut al-Zarqani dalam sejarah al-Muwatha’ berdasarkan yang ditulis oleh Teuku Muhammad Hasby Ash- Shiddieqy menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya sebab cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orangorang terntentu dan dia megandung sanksi hukum, terlepas terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.(5) 

Relevansi antara pengertian zakat secara bahasa dan pengertian secara syara’ ialah bahwa meskipun secara lahir zakat mengurangi, yakni mengurangi kuantitas harta tetapi konsekuensinya justru menambah harta, yakni menambah berkah sekaligus kuantitasnya, karena sesungguhnya Allah Swt akan membukakan bagi seseorang pintu-pintu rizki yang sedikitpun tidak pernah terbesit dalam pikirannya, apabila dia mau melaksanakan hal yang diwajibkan Allah Swt pada hartanya.(6)

 Allah Swt berfirman: 

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Ar-Rum 30.)(7) 

2. Dasar Hukum Zakat.

a. Al-Qur’an 

Dasar hukum tentang perintah menunaikan zakat, salah satunya adalah firman Allah SWT dalam Surat Baqarah Ayat 110 misalnya, menyertakan kewajiban zakat sesudah kewajiban mendirikan Shalat:  

“Dan dirikanlah Shalat serta tunaikanlah Zakat..”(8) 

Dalam surat yang sama, Allah menegaskan kembali tentang perintah berzakat, tepatnya pada ayat ke – 267: 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (9) 

Kemudian firman Allah swt dalam Qs At-taubahah 130:

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. “(QS At-Taubah 103)(10) 

Dari penjelasan ayat-ayat Al-Qur’an diatas dapat disimpulkan bahwa zakat hukumnya wajib, bukan hanya karena termasuk rukun Islam. Akan tetapi zakat juga dapat membersihkan harta seseorang menjadi berkah dan tumbuh. Selain itu zakat dapat menolong orangorang yang kurang mampu. 

b. Hadits

Selain Al-Qur’an, dasar perintah menunaikan zakat adalah Hadits. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Shahih Muslim sebagai berikut: 

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah berfirman kepadaku: “Nafkahkanlah hartamu, nanti Aku akan memberi pula kepadamu!” Rasulullah SAW bersabda: “Tangan kanan (sumber pemberian) Allah senantiasa penuh, selalu mengalir tiada berkurang baik malam ataupun siang. Tidakkah kamu ketahui apa yang dinafkahkan Allah semenjak Dia menjadikan langit dan bumi, sesungguhnya tidak mengurangi apa yang ditangan Allah (sumber pemberian). Singgasana Allah diatas air. Di TanganNya yang sebelah menahan pemberian, meninggikan dan meredahkan.” 

c. Ijma’ dan Qiyas. 

Menurut istilah ahli ushul, ijma’ ialah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara’ tentang suatu masalah atau kejadian.(12) 

Karenanya, jika terdapat suatu kejadian yang dihadapkan kepada seluruh imam mujtahid umat Islam pada waktu itu, kemudian mereka sepakat terhadap suatu hukum mengenai kejadian tersebut, maka kesepakatan mereka itu disebut sebagai ijma’. Setelah itu ijma’ mereka anggap sebagai suatu hukum tentang persoalan tersebut. 

Sedangkah qiyas menurut ulama ushul, Al- Qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian lain yang ada nash.nya pada nash hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan diantara dua kejadian itu dalam illat (sebab terjadinya) hukumnya.(13) Seperti contoh di atas; gandum adalah maqis alaih, dapat dimaqis (dinamakan pula furu’). 

Hal di atas sangat penting, karena tidak bisa dipungkiri, bahwa kenyataan di Bumi Arab tidak ada padi sebagaimana di Indonesia. Hal ini kemudian yang menjadi perdebatan, apakah padi wajib untuk dizakati atau tidak. Karenanya dalam beberapa hal, para ulama mempunyai kesepakatan bersama tentang buah dan biji–bijian yang wajib zakatnya. 

Ibnu Abi Laila, Sufyan ats Tsaury dan Ibnul Mubarak sebagaimana yang di kutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy sepakat menyatakan: “Tiada wajib zakat pada tumbuh – tumbuhan selain dari empatmacam tumbuh–tumbuhan, yaitu; hanthah (gandum), sya’ir (padi Belanda), tamar (korma) dan zabib (anggur kering).(14)
__________________
(1).Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, ter: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, th. 2010, hlm. 433. (2)  Fahd Ibn ‘Abd ‘Aziz Al Sa’ud, Op. Cit, hlm. 1064. (3)  Syaikh Kamil Muhammad, Al-Jami’ Fii Fiqhi an-Nisa’, ter. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm.263. (4)  Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (terj: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin), Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, hlm. 35. (5)  Teuku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, Pedoman Zakat, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 3. (6)  Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath- Thayyar, Fikih Ibadah, Solo: Media Zikir, 2010, hlm. 296. (7)  Fahd Ibn ‘Abd ‘Aziz Al Sa’ud, Op. Cit., hlm. 645. (8) Ibid., hlm. 30. (9) Ibid., hlm. 67. (10) Ibid., hlm. 297-298.  (11) Imam Muslim, Shahih Muslim, Semarang: Toha Putra, Juz I, t.th., hlm. 399. (12) Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, Bandung: Gema Risalah Press, 1996. Hlm. 81. (13) Ibid., hlm. 92-93. (14) Hasbi Ash-Shiddieqy, Op. Cit., hlm. 124- 125 .

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel