JENIS-JENIS HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Zakat diwajibkan terhadap harta berikut ini, yaitu nuqud (emas dan perak), hasil tanaman dan buah-buahan, binatang ternak, barang dagangan, barang tambang dan barang temuan.(28) 

JENIS-JENIS HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

1. Zakat emas dan perak. 

Menurut empat madzhab (Imam Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hambali) berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika dalam bentuk batangan, bila juga dalam bentuk uang, tetapi ada perbedaan jika dalam bentuk perhiasan.(29). Kewajiban zakat emas dan perak telah disebutkan dalan al-Qur’an surat At-Taubah 34: 

Artinya: “Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritakan pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. “(Q.S AtTaubah: 34).30 

Ulama fiqh berpendapat emas dan perak wajib dizakati jika cukup nishabnya. Menurut pendapat mereka, nishab emas adalah 20 mitsqal. Nishab perak adalah 200 dirham. Mereka juga memberi syarat yaitu berlakunya waktu satu tahun dalam keadaan nishab, juga jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.(31) 

Dari penjelasan diatas cukup jelas bahwa setiap harta kekayaan yang berupa emas atau perak wajib dikenakan zakat bila sudah mencapai 200 dirham (95 gram), dan jumlah yang zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. 

2. Zakat binatang ternak. 

Ulama madzhab sepakat bahwa yang wajib dizakati itu adalah unta, sapi termasuk kerbau, kambing, kambing biri-biri dan kambing kibas. Mereka sepakat bahwa binatang seperti kuda, keledai, dan baghal (hasil kawin silang antara kuda dan keledai) tidak wajib dizakati, kecuali termasuk pada harta dagangan.32 Masing-masing nishabnya sebagai berikut: 

a. Unta.

Dizakati ketika jumlahnya minimal lima (5) ekor. Itu pun zakatnya berupa kambing. Lebih jelas, di bawah ini adalah tentang jumlah unta dan zakatnya:(33)
  1. 5 ekor Unta 1 ekor Kambing 
  2. 10 ekor Unta 2 ekor Kambing 
  3. 15 ekor Unta 3 ekor Kambing 
  4. 20 ekor Unta 4 ekor Kambing 
  5. 25 ekor Unta 1 ekor Unta binti Makhadh. 
  6. 36 ekor Unta 1 ekor Unta binti Labun. 
  7. 46 ekor Unta 1 ekor Unta Huqqah. 
  8. 61 ekor Unta 1 ekor Unta Jidz‟ah. 
  9. 76 ekor Unta 2 ekor Unta binti Labun 
  10. 120 ekor Unta 3 ekor Unta binti Labun 
  11. 130 ekor Unta 1 ekor Huqqah dan 2 ekor binti labun. 
  12. 140 ekor Unta 2 ekor Huqqah dan 1 ekor binti labun 
  13. 150 ekor Unta 3 ekor Unta Huqqah 
  14. 160 ekor Unta 4 ekor Unta binti labun 

b. Sapi dan kerbau. 


Sapi dan kerbau zakatnya disamakan. Tiap 50 sapi/kerbau, zakatnya adalah 1 ekor sapi/lembu. Jika 100 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor sapi, demikian seterusnya.(34)

c. Kambing. 

Zakat kambing 40 – 120 ekor adalah 1 ekor kambing, 120 – 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing, 200 – 300 ekor, zakatnya adalah 3 ekor kambing, kemudian, tiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing.(35) 

3. Zakat tanaman dan buah-buahan. 

Ulama madzhab sepakat, selain Hanafi bahwa nishab tanaman dan buah-buahan adalah 5 ausaq, 1 ausaq sama dengan 60 gantang, yang jumlahnya kira-kira 910 gram.(36)

Semua ulama madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanafi) sepakat bahwa kadar yang wajib dikeluarkan pada zakat tanaman dan buahbuahan adalah 10% jika tadah hujan. Jika tanaman dan buah-buahan disirami dengan air irigasi atau sejenisnya (yang membutuhkan biaya) maka cukup menegeluarkan zakat 5%.(37)

Berdasarkan riwayat Ibnu Jabir yang dikutip oleh Wahbah Al Zuhaili dalam kitab Fiqih Imam Syafi’I mengatakan: 

Tanaman yang dialiri air sungai atau hujan zakatnya 10 persen, sedangkan tanaman yang dialiri dengan nadh (timba) zakatnya 5 persen.(38)

4. Zakat Profesi. 

Zakat profesi adalah segala bentuk profesi yang dijadikan sebagai sumber mata pencaharian, baik yang bekerja pada pemerintahan maupun swasta, baik yang terikat kontrak maupun tidak. Besarnya zakat pada bidang profesi adalah 2,5 %. Sedang nishab-nya di-qiyas-kan dengan emas (85 gram) dan atau 200 dirham perak.(39)

Contoh: jika si A berpenghasilan Rp. 5000.000,- per bulan dan kebutuhan pokoknya per bulan sebesar Rp. 3000.000,- maka besar zakat yang dikeluarkan adalah: 2,5% x 12 x Rp. 2000.000,- = Rp. 600.000,- per tahun atau Rp. 50.000,- per bulan.(40)

5. Zakat perdagangan. 

Yang dinamakan harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak menamakan harta dagangan. Zakat harta dagangan adalah wajib menurut empat mazhab. Zakat yang dikeluarkan adalah dari nilai barang-barang yang diperdagangkan. Jumlah yang dikeluarkan sebanyak seperempat puluh persen, artinya satu dari empat puluh.(41)

Semua madzhab sepakat bahwa syaratnya harus mencapai satu tahun. Untuk menghitungnya pertama-tama harta tersebut diniatkan untuk berdagang. Apabila telah mencapai satu tahun penuh dan memperoleh untung, maka wajib dizakati.(42)

6. Zakat rikaz. 

Yang dimaksud dengan benda-benda terpendam disini ialah berbagai macam benda yang disimpan oleh orang-orang dulu dalam tanah, seperti emas, perak, tembaga, pundi-pundi berharga dan lain-lain. Para ahli fikih telah menetapkan bahwa orang yang menemukan benda-benda ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperlima bagian (20%), berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh jama’ah ahli hadits, yang berasal dari Abu Huraira r.a, berdasarkan yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa “rikaz itu harus dikeluarkan zakatnya seperlima bagian”. Sudah merupakan kesepakatan para ulama bahwa benda-benda yang disimpan di dalam tanah adalah rikaz, karena bendabenda tersebut terpendam di dalamnya.(43)

7. Zakat tambang (Ma’adin) 

Ma’adin bentuk jamak dari ma’din. Asal kata dari ‘adina ya’danu yang artinya mencabut atau mencukil, ‘addana yu’addinu menjadikannya tempat kediaman atau menggali barang tambang. Ta’din penambangan, ma’din hasil tambang (yang bukan hewan dan tumbuh-tumbuhan). Maka barang tambang adalah segala macam hasil tambang, seperti minyak, gas, batu bara, emas, perak, timah, tembaga, nikel, dan sebagainya. Zakat ma’din ini tanpa nishab dan haul.(44)

Diantara pertikaian ulama’ fikih ialah dalam hal menentukan jenis barang tambang yang harus dikeluarkan zakatnya. Pendapat Imam Syafi’i yang populer yaitu membatasinya hanya emas dan perak saja. sedangkan yang lain tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, seperti besi, tembaga, timah, Kristal, batu bara dan berbagai macam batu permata, seperti yaqut, aqiq, fairuz, zamrud, zabarjad dan lain-lain.(45)

Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain yang diketok atau ditempa, harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan menggunakan api tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Pendapat mereka didasarkan atas qias zakat emas dan perak yang kewajiban mengeluarkan zakatnya ditetapkan dengan dalil nash dan ijma’ (ketetapan) para ulama’. Barang tambang yang menyerupai emas dan perak dalam hal ini sama-sama diolah menggunakan api, disamakan hukumnya dengan emas dan perak.

Golongan Hanbali berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang dikenakan kewajiban zakat ialah semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga. Apakah barang tambang padat seperti besi, timah tembaga dan lain-lain, atau barang tambang cair seperti minyak bumi dan belerang. Demikian pula menurut pendapat madzhab Zaid Ibnu Ali, Baqir dan Shadiq serta seluruh ahli fikih golongan Syi’ah selain Muayyid Billah yang mengecualikan garam, minyak bumi, dan ter. (46)

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Berdasarkan yang dikutip oleh Wawan Shofwan Shalehuddin, mengatakan kaidah tentang ma’din

Al- Ma’adin ialah apa yang keluar dari bumi dari apa-apa yang diciptakan padanya dari yang lainnya yang memiliki nilai.(47)

Di dalam tafsir Adwaul Bayan, berdasarkan yang dikutip oleh Wawan Shofwan Shalehuddin, diterangkan cukup panjang lebar sebagai berikut: 

“Wajib dikeluarkan atasnya zakat 2,5% (dua setengah persen) dari hasil tambang itu ketika selesai ditambang. Ini termasuk dikatakan oleh Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain dan menjadi keyakinan ulama muta’akhirin. Bahwa ma’din wajib dikeluarkan zakatnya, apakah itu emas, perak, baouksit, timah, air raksa, kuningan, besi, permata, intan, batu permata, batu lu’lu, batu akiq, marjan, manic hitam, batu sarawak, antimonium, silicon, kaca, batu bara, lumpur merah, dan lain-lain. demikian pula ma’aadinul jariyah, seperti aspal atau ter, minyak tanah, gas, cair, dan lain-lain.” (48)

Menurut Abu Hanifah, zakat itu hanya wajib pada semua barang yang dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi, tembaga dan lain-lain. adapun barang yang tidak cair seperti permata yakut maka tidak wajib dizakati. Beliau tidak mensyaratkan nishab. Yang jelas seperlima merupakan ketetapan yang wajib dikeluarkan zakatnya walaupun sedikit atau banyak.(49)

Malik dan Syafi’i membatasi wajib zakat hanya pada emas dan perak. Seperti pendapat Ahmad, keduannya mensyaratkan emas mencapai 20 misqal dan perak 200 dirham. Mereka sependapat bahwa dalam hal ini tidak diperhitungkan haul atau waktu setahun penuh, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya disaat adanya, seperti tanaman. Malik, Syafi’i, dan Ahmad sepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah 1/40 dan diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat.(50)

________________________________
(27) Ibid., hlm. 117. (28) Ibid., hlm. 126. (29) M. Jawadh Mughniyah, Op. Cit., hlm. 185. (30) Fahd Ibn ‘Abd ‘Aziz Al Sa’ud, Op. Cit., hlm. 283. (31) M. Jawad Mughniyah, Op. Cit., hlm. 234. 32 Ibid., hlm. 235. (33) Hasbi ash-Shiddieqy,Op. Cit., hlm. 33. (34) Ibid., hlm. 123. (35) Hasby Ash- Shiddiqiey, Op. Cit., hlm. 124. (36) Ibid., hlm. 240. (37) Abdur Rahman Al-Jazairi, Op. Cit., hlm. 593. (38) Wahbah Zuhaili, Op. Cit.,hlm. 449. (39) M Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membanganun Jaringan, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 75. (40) Didin Hafinuddin, Op. Cit., hlm 96. (41) M. Jawad Mughniyah, Op. Cit., hlm 241. (42) Ibid., hlm 241. (43) Yusuf Qardhawi, Op. Cit., hlm. 410. (44) Wawan Shofwan Salehuddin, Op. Cit, hlm. 150. (45) Yusuf Qardhawi, Op. Cit., hlm. 414-415.  (46) Ibid., hlm. 415. (47) Wawan Shofwan Salehuddin,Op. Cit., hlm. 151. (48) Ibid., hlm. 152-155. (49) Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, th. 2006. Hlm. 550. (50) Ibid., hlm. 550.  

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel