Fahri Hamzah Tuduh Ketua KPK Ada Kepentingan dalam Kasus e-KTP

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menuduh Ketua KPK, Agus Rahardjo punya kepentingan dalam kasus e-KTP yang menyeret banyak nama anggota DPR. Dia pun meminta Agus untuk mundur dari jabatannya sekarang. 

Ketua KPK Ada Kepentingan dalam Kasus e-KTP
@Moral Trail doc. foto; Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.
Setelah membaca beberapa dokumen, termasuk dakwaan KPK dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2012, 2013, dan Juli 2014, serta keterangan dari pihak-pihak yang disebutnya mengerti kasus e-KTP ini, Fahri menyimpulkan ada indikasi konflik kepentingan antara Agus Rahardjo, yang dahulu menjabat Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan Kementerian Dalam Negeri. Padahal, setelah audit oleh BPK tempo lalu, proyek e-KTP dinyatakan bebas dari korupsi

"Setelah audit, BPK menyatakan kasus ini bersih. Tapi begitu setelah Agus jadi Ketua KPK, lalu kasus ini dijadikan kasus korupsi. Sementara dalam keterangan yang kita dengar dari banyak pihak juga, Agus Rahardjo punya kepentingan terhadap pengusaha dan Agus termasuk membawa pengusaha ketemu mantan Mendagri Gamawan Fauzi," tutur Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Fahri meminta Agus mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK saat ini agar konflik kepentingan dapat dihindari selama pengusutan kasus e-KTP berjalan. Dia bahkan menyebut Agus ikut terlibat dalam kasus itu karena ikut melobi salah satu konsorsium milik BUMN. 

"Oleh sebab itu, untuk menghindari konflik kepentingan, saya meminta Agus mengundurkan diri jadi Ketua KPK. Kalau posisi dia sebagai mantan Ketua Lembaga Pengkajian Barang dan Jasa dan Ketua KPK sekarang, maka kasus ini bisa menyimpang. Dia tahu kasus ini, dia terlibat kasus ini, bahkan dia terlibat dalam melobi salah satu konsorsium meskipun itu konsorsium BUMN," tuturnya. 

Agus Rahardjo, kata Fahri, sangat paham soal kasus e-KTP dari awal. Dengan keterlibatannya melobi salah satu konsorsium milik BUMN, ada indikasi konflik kepentingan dalam pengusutan kasus e-KTP dan memungkinkan adanya intervensi-intervensi. 

"Dia terlibat mengawasi kasus ini. Yang lebih seram lagi, dia terlibat melobi terhadap salah satu konsorsium BUMN. Itu kan sudah conflict of interest. Karena itu, sebelum ini mengalir menjadi conflict of interest lanjutan, saya kira dia harus mengundurkan diri dulu, biarkan proses ini berjalan tanpa intervensi," ucapnya. 

Fahri mengatakan kepentingan Agus adalah untuk menutupi pihak-pihak tertentu yang terlihat tidak penting dengan menyebut sejumlah nama besar di DPR ikut terlibat dalam kasus e-KTP. Fahri pun berani menyebut Agus punya kepentingan-kepentingan karena mendapat informasi langsung dari pihak yang telah diperiksa KPK

"Banyak (konflik kepentingan) karena yang masuk dalam dakwaan itu ya, karena data ini kan kita baca dari awal yang masuk, dakwaan itu tendensius untuk kepentingan orang-orang tertentu, untuk menutupi peran dan keterlibatan orang-orang tertentu. Ada yang penting nampak tidak penting, ada yang tidak penting nampak penting. Agus punya banyak conflict of interest," paparnya. 

"Saya mendengar langsung oleh para pihak yang sudah diperiksa oleh KPK dan pejabat Kemendagri yang dari awal tahu masalah itu," pungkasnya. 

Terkait dengan tuduhan Fahri dan desakan pencopotan dari posisi Ketua KPK ini, Agus belum memberikan komentar.***detik**

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel