-->

Bappenas Siapkan Skema Pendanaan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyiapkan skema pembiayaan alternatif untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur strategis nasional.

Skema Pendanaan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
@MoralTrail doc foto; Menteri PPN Bambang Brodjonegoro di acara World Islamic Economic Forum (WIEF) 2016 di Jakarta.
Skema tersebut adalah Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, sumber pembiayaan itu tidak berasal dari APBN, namun juga dari sumber-sumber pendanaan seperti penanaman modal, dana kelolaan, perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lain, serta pembiayaan lain yang sah.

"Program PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial," ujar Bambang dalam pernyataan resmi, Senin (20/2/2017).

Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum. Selama ini permodalan BUMN ditopang dan sangat tergantung kepada anggaran pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN).

“Ruang fiskal APBN saat ini semakin terbatas sehingga dibutuhkan sumber-sumber non-anggaran pemerintah dengan memanfaatkan dana kelolaan jangka panjang yang setengah menganggur seperti pada dana-dana pensiun dan asuransi baik dari dalam maupun luar negeri,” jelas Bambang.

Bambang menjelaskan, pembiayaan infrastruktur dengan skema PINA sangat penting guna mengoptimalkan peran BUMN dan swasta dalam pembiayaan pembangunan.

Ia menyatakan, BUMN dan swasta dapat berperan dalam pemenuhan 58,7 persen atau Rp 2.817 triliun pada RPJMN 2015-2019.

Pembiayaan infrastruktur melalui skema PINA juga sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan, misalnya dengan memobilisasi potensi dana-dana jangka panjang, mendorong recycle investasi pada proyek-proyek kategori brownfield, serta leverage kapasitas permodalan pembangunan dengan estafet instrumen keuangan di setiap fase pembangunan.

Namun, kata Bambang, tidak semua proyek infrastruktur dapat dibiayai melalui skema PINA.

Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan empat kriteria proyek yang dapat dibiaya melalui skema PINA yaitu proyek yang mendukung pencapaian target prioritas pembangunan, proyek yang memiliki kelayakan komersial, proyek yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia, serta proyek yang telah memiliki kesiapan.

Saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal sembilan ruas jalan tol senilai Rp 70 triliun, dan lima di antaranya adalah tol Trans Jawa.

Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi Rp 9,5 triliun dari kebutuhan Rp 16 triliun.***kompas**

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel