-->

Wiranto Tegaskan Pemerintahan Jokowi Tidak Otoriter

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menegaskan bahwa apa yng sedang dilakukan pemerintah saat ini bukan bentuk sikap yng otoriter. Namun, sbagai bentuk ketegasan pemerintah utuk membangun ketentraman, ketenangan, keadilan dan kesejahteraan.

Pemerintahan Jokowi Tidak Otoriter

"Kalaupun kemudian ada langkah dari pemerintah yng cukup keras yng tegas bukan mengisyaratkan pemerintah kedlam rezim otoriter seperti yng dituduhkan saat ini. Bukan," tegasnya saat ditemui di Kantor MUI, Jakarta.

"Saya jamin pemerintah Jokowi-JK tdk akan kembali masuk ke satu rezim otoriter," katanya.

Dia menjabarkan ketegasan dan praktik hukum yng dijalankan saat ini, hanya menjaga jangan sampai demokrasi yng berlandaskan kebebasan ini. Jangan sampai juga, kata dia, demokrasi terlalu bebas shingga bisa lebih superior dari hukum dan pemerintah dinilai lemah.

"Oleh karena itu kembali jangan sampai ada tuduhan bahwa kalau aparat kepolisian betindak keras utk menekan rakyat itu bukan,"ujar dia.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menegaskan, tdk ada fatwa MUI yng disalahgunakan oleh pihak mana pun. Menurutnya, tdk ada yang salah ketika MUI sbagai organisasi Islam, mengeluarkan keputusan.

"Kalau kami mengeluarkan fatwa demi kepentingan Umat Islam, apa itu salah?" ujarnya.

Din mengakui bahwa fatwa MUI bukan hukum positif yng harus dilaksanakan semua pihak, namun bukan berarti MUI tdk bisa mengeluarkan pandangan. "Rusak negara ini kalau ulama tdk boleh keluarkan pandangan," tegasnya.

Din juga meminta semua pihak tetap menghormati & menghargai putusan yng sudah menjadi hak dan kewajiban MUI sbagai organisasi Islam yng independen. "Sebagai organisasi yng otonom, kami tidak perlu melapor utk mengeluarkan fatwa, hargailah kami yng berkumpul dan berserikat," tutur Din.

Lebih jauh Din menjelaskan sumber masalah sebenarnya adalah peristiwa Pulau Seribu pada 27 September 2016, saat di mana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berpidato & menyinggung Surat Al Maidah ayat 51.

"Sumber masalahnya yng intoleran, yng anti-kebhinnekaan ya yng ada di Pulau Seribu itu. Anti-kemajemukan & menyinggung perasaan itu yng membuat instabilitas," kata Din.

MUI sbagai organisasi Islam, lanjutnya, memberikan pandangan dngan mengeluarkan fatwa yng diminta oleh Polri agar dapat ditetapkan status hukumnya."Sehingga tdk benar jika fatwa MUI dikatakan sbagai sumber instabilitas negara," tegas pemilik nama lengkap Muhammad Sirajuddin Syamsuddin tersebut.

Din juga mengkritik media yang tdk melakukan publikasi masif saat peristiwa Pulau Seribu terjadi. Media, kata Din, justru memberitakan gerakan umat Islam yng berlebihan dan tdk sesuai konteks.

"Kenapa justru peristiwa Pulau Seribu tdk diekspose? Padahal itu yng jelas-jelas anti-kerukunan, anti-kebhinnekaan, dan intoleran," tuturnya.

Dalam bermasyarakat, menurut Din, tdk boleh ada pihak yang saling menyinggung masyarakat lainnya, & hal itu juga tertera dlam ajaran Islam."Apalagi kalau dia bukan se-agama dngan pernyataannya yng intoleran," imbuhnya.

Din juga meminta media bersikap adil dlam pemberitaan, dan tdk melakukan kekerasan verbal tehadap Umat Islam."Dan perlu diketahui, bahwa media yng membela itu, juga tlah melakukan kekerasan verbal kepada Umat Islam," ucap Din.#abh#

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel