Pasal Penistaan Agama Dari perspektif antropologi sangat relatif dan bisa berbahaya

Gerakan Antropolog untuk Indonesia menilai aturan mengenai penistaan agama sudah tidak relevan. Praktisi antropologi Yando Zakaria mengatakan pasal dan undang-undang yang mengatur penistaan agama lebih banyak disalahgunakan. "Dari perspektif antropologi sangat relatif dan bisa berbahaya ketika dipolitisasi," kata Yando di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 16 Januari 2017. 

Pasal Penistaan Agama Dari perspektif antropologi

Dalam pandangan Yando, pasal penistaan agama cenderung dipakai untuk menghakimi keyakinan pemeluk agama tertentu. Padahal, keyakinan merupakan persoalan keimanan masing-masing pemeluk agama. Oleh sebab itu, kata dia, negara tidak bisa memberikan label penistaan agama. "Dari segi keimanan, tidak ada yang salah. Tapi dari segi sosial politik, itu problem," kata dia. 

Sebelumnya, 12 antropolog dari berbagai lembaga dan perguruan tinggi bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu berbagai persoalan dibahas, khususnya mengenai aksi intoleransi yang akhir-akhir ini terjadi. Beberapa antropolog yang hadir ialah Amri Marzali dari Universitas Indonesia, PM. Laksono dari Universitas Gadjah Mada, dan ahli antropologi ekonomi Kartini Sjahrir Pandjaitan. 

Yando menambahkan karena dianggap pasal karet, pihaknya berencana akan mengajukan peninjauan kembali terhadap pasal dan undang-undang yang mengatur tentang penistaan agama. "Pasal penistaan agama adalah pasal yang sangat liar dan bisa digunakan oleh siapa saja dalam konteks agama," katanya.

Ada dua aturan yang biasa dipakai dalam kasus penistaan agama. Pertama ialah Undang-undang No 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Kedua adalah pasal 156a dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama termasuk pihak yang tersandung kasus penistaan agama. Ia dijerat jaksa oleh pasal 156a KUHP karena dianggap melecehkan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51. 

Lebih lanjut, Yando menyebut di banyak negara demokrasi undang-undang atau aturan mengenai penistaan agama sudah dicabut. Indonesia, menurut dia, hanya sebagian kecil negara yang masih menerapkan aturan itu. Nantinya, kata Yando, pasal penistaan agama bisa digantikan dengan pasal yang terkait dengan pidana lainnya, seperti misalnya pasal tentang perusakan atau kekerasan.#tempo#

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel