ICW Desak Ketua MK Arief Hidayat Mengundurkan Diri

ICW (Indonesia Corruption Watch) mendesak Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat segera mengundurkan diri. Arief dinilai gagal menjaga kewibawaan MK, terkait OTT (operasi tangkap tangan) Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Ketua MK Arief Hidayat harusnya Mengundurkan Diri

"Kualitas putusan MK beberapa tahun terakhir membahayakan program pemberantasan korupsi," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Tama S. Langkun di kantor ICW, Jumat, 27 Januari 2017.

Sejak 2015, setidaknya ada lima putusan yang berpotensi mengancam antirasuah. 

Pada 28 April 2015, MK mengabulkan gugatan untuk memperluas objek praperadilan. Sehingga praperadilan tidak saja tentang keabsahan penghentian penyidikan dan penuntutan, tetapi ditambah dengan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Kedua, MK mengabulkan permohonan agar Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dibatalkan. Akibatnya, mantan narapidana bisa mengikuti pemilihan kepala daerah.

Selanjutnya, MK mengabulkan permohonan Anna Boentaran, istri Djoko Tjandra, buronan perkara skandal korupsi Bank Bali. Dalam putusannya majelis hakim MK menyatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak bisa mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada 7 September 2016, MK juga mengabulkan gugatan uji materi terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diajukan Setya Novanto. Dalam putusannya, MK menyatakan khusus istilah pemufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP tidak dapat dipakai dalam perundang-undangan pidana lainnya.

"Yang paling terakhir, MK sekarang mensyaratkan korupsi harus ada kerugian negara," kata Tama. Menurut dia, jika menunggu adanya kerugian negara, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa terhambat menjalankan tugasnya. "Kalau ini diteruskan, maka ribuan perkara bisa mandek."

Selain itu, Arief juga dinilai gagal menjaga integritas para hakimnya. Hal ini terbukti dengan tertangkapnya dua hakim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. "Jadi hakim dan Ketua MK yang sekarang sebaiknya mengundurkan diri," kata Tama.#tempo#

Baca juga : 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel