Tugas Pokok T.A Kab., Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa

Tujuan dari penyajian artikel ini adalah agar segenap masyarakat mengetahui dan memahami tugas-tugas pokok para pendamping UU Desa yang gaji dan operasionalnya dibayar dengan uang pajak rakyat, adapun tugas-tugas pokoknya berdasarkan UU Desa antara lain :

A. T. A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
    Tugas Pokok T.A Kab
  1. Memfasilitasi Pemda Kabupaten atau Kota menyangkut sosialisasi UU Desa;
  2. Memfasilitasi Pemda Kabupaten atau Kota dalam menetapkan Peraturan Bupati atau Walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan wewenang berskala lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Memfasilitasi tegaknya kewenangan desa, kewenangan yang mengacu pada hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
  4. Mengembangkan kapasitas masyarakat desa; 
  5. Melaksanakan Kaderisasi masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan UU Desa;
  6. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa; 
  7. Memfasilitasi Pemda Kabupaten / Kota dlm melakukan prereview & review Peraturan Desa; 
  8. Memfasilitasi Pemda Kabupaten / Kota dalam rangka menyusun regulasi di daerah yg berkaitan dengan pengaturan tentang desa; 
  9. Memfasilitasi pengembangan pusat kemasyarakatan (community center) di dlm desa dan atau antar desa; 
  10. Memfasilitasi pengembangan ketahanan masyarakat desa; 
  11. Memfasilitasi kerja sama antar desa guna pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; 
  12. Memfasilitasi kerja sama desa dgn pihak ke-3 dlm rangka pelaksanaan pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa; 
  13. Memfasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial & kemitraan; 
  14. Memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mendampingi desa melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa

B. T. A. PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 
  1. Memfasilitasi penyusunan penyusunan perencanaan & anggaran desa yang meliputi: RPJM Desa; RKP Desa; RKP Desa; dan APB Desa;
  2. Memfasilitasi musyawarah desa dlm rangka perencanaan pembangunan desa; 
  3. Memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa; 
  4. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa;
  5. Memfasilitasi pengelolaan dana pembangunan desa;
  6. Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa oleh desa; 
  7. Memfasilitasi swadaya gotong royong masyarakat desa dalam rangka pembangunan desa; 
  8. Memfasilitasi integrasi Program/Proyek masuk desa dengan pembangun berskala lokal/desa; 
  9. Memfasilitasi integrasi pembangunan desa dengan pembangunan kawasan perdesaan; 
  10. Memfasilitasi audit berbasis komunitas;
  11. Memfasilitasi pemantuan berbasis komunitas;
  12. Memfasilitasi penanganan pengaduan danmasalah berbasis komunitas;
  13. Memfasilitasi musyawarah desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa; 
  14. Memasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) utk mendampingi desa perencanaan & pelaksanaan pembangunan desa.

C. T. A. INFRASTRUKTUR DESA 
  1. Memfasilitasi pembangunan dan pengelolaan sarana-prasarana permukiman desa; 
  2. Memfasilitasi pembangunan & pengelolaan sarana-prasarana lingkungan permukiman desa; 
  3. Memfasilitasi pembangunan & pengelolaan saranatransportasi desa; 
  4. Memfasilitasi pengembangan prasarana transportasi desa;
  5. Memfasilitasi  Sarana & prasarana produksi pendukung ekonomi desa; 
  6. Memfasilitasi pembangunan & pengelolaan sarana-prasarana pemasaran produk unggulan desa; 
  7. Memfasilitasi pembangunan & pengelolaan sarana-prasarana elektrifikasi desa berbasiskan teknologi tepat guna yang ada di desa; 
  8. Memfasilitasi pengembangan kader teknik di desa; 
  9. Memfasilitasi sertifikasi infrastruktur desa hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa; 
  10. Memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) utk mendampingi desa dalam pengembangan, pembangunan dan pengelolaan sarana-prasarana desa.

D. T. A. PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA 
  1. Memfasilitasi pembentukan & pengembangan lembaga BUMDes; 
  2. Memfasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil usaha BUMDes; 
  3. Memfasilitasi pembentukan, pengelolaan dan pengembangan pasar desa; 
  4. Memfasilitasi promosi pemasaran hasil usaha ekonomi desa; 
  5. Memfasilitasi pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi desa;
  6. Memfasilitasi pengembangan kredit modal usaha ekonomi desa; 
  7. Memfasilitasi pengembangan usaha kredit mikro; 
  8. Memfasilitasi penggalangan modal keswadayaan; 
  9. Memfasilitasi promosi pemanfaatan potensi desa; 
  10. Memfasilitasi pengembangan usaha kredit mikro; 
  11. Memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif;: 
  12. Memfasilitasi pengembangan industrialisasi desa; 
  13. Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan desa;
  14. Memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) utk mendampingi desa mengembangkan ekonomi desa

E. T. A. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
  1. Memfasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
  2. Memfasilitasi promosi pendayagunaan teknologi tepat guna; 
  3. Memfasilitasi kemandirian pangan dan energi berbasis teknologi tepat guna; 
  4. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) utk pendayagunaan sumberdaya hutan, perkebunan dan pertanian; 
  5. Memfasilitasi pemanfaatan TTG untuk pendayagunaan sumberdaya pertambangan; tanah; dan air; 
  6. Memfasilitasi pemanfaatan TTG utk pelestarian lingkungan hidup; 
  7. Memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendampingi desa dalam mendayagunakan teknologi tepat guna; 
  8. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) untuk pendayagunaan sumber daya hutan, perkebunan dan pertanian; 
  9. Memfasilitasi pemanfaatan TTG untuk pendayagunaan sumber daya pertambangan, tanah dan air; 
  10. Memfasilitasi pemanfaatan TTG untuk pelestarian lingkungan hidup; 11.Fasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendampingi desa dalam mendayagunakan teknologi tepat guna.

F.   T. A. PENGEMBANGAN PELAYANAN DASAR 
  1. Memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa secara terpadu; 
  2. Memfasilitasi pelayanan pendidikan desa bagimasyarakat desa secara terpadu; 
  3. Memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan anak; 
  4. Memfasilitasi pemberdayaan kaum difabel/berkebutuhan khusus; 
  5. Memfasilitasi pemberdayaan kelompok masyarakat marginal; 
  6. Memfasilitasi pemberdayaan keluarga miskin; 
  7. Memfasilitasi pengembangan kesejahteraan keluarga; 
  8. Memfasilitasi pelestarian dan pengembangan adat dan kearifan lokal; 
  9. Memfasilitasi pelestarian dan pengembangan seni dan budaya desa; 
  10. Memfasilitasi pengembangan kerukunan dan ketentraman antar warga desa dan/atau antar desa; 
  11. Memfasilitasi pencegahan dan penanganan konflik sosial antar warga desa dan/atau antar desa. 
  12. Memfasilitasi pengembangan media informasi desa untuk masyarakat desa; 
  13. Memfasilitasi pengelolaan akses informasi antar warga desa dan/atau antar desa. 
G. PENDAMPING DESA 
  • Mendampingi Gampong/Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong / Desa, kerja sama Gampong/Desa, pengembangan BUMG , dan Pembangunan yang berskala lokal Gampong/Desa. 

H. PENDAMPING LOKAL DESA
  • Mendampingi Gampong/Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong / Desa, kerja sama Gampong/Desa, pengembangan BUMG , dan Pembangunan yang berskala lokal Gampong/Desa.
Demikianlah tugas-tugas pokok para pendamping UU Desa, dengan catatan dapat berubah sesuai dengan kebijakan Pemerintah atau jika UU Desa direvisi kembali atau melalui memorandum dari Menteri Desa.

Baca juga : Penjelasan RPP Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, Download

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel