Sudah Cukup Seriuskah Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Korupsi

Mengenai pertanyaan "Sudah Cukup Seriuskah Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Korupsi" yang saban hari keluar dari mulut masyarakat terutama para mahasiswa dan LSM yang getol terhadap anti korupsi seperti halnya ICW, TI, Geminak dan sebagainya. Mari kita bahas satu demi satu upaya pemerintah Indonesaia.

Sudah Cukup Seriuskah Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Korupsi

*Pemerintah Sebagai Garda Terdepan dalam Memberantas Korupsi.


Partisipasi msyarakat serta dukungan moril dan spirituil dari masyarakat luas sangatlah diperlukan dalam mengontrol upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No.30 Thn 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi, adalah komisi independen yang diharapkan dapat menjadi pemukul “martil” bagi para koruptor. Adapun agenda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebagai berikut :
  1. Membangun kultur yg mendukung pemberantasan korupsi.
  2. Mendorong pemerintah melakukan reformasi sektor publik dengan mewujudkan good governance.
  3. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
  4. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.
  5. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.
Upaya yang bisa Ditempuh dalam upaya Pemberantasan Korupsi antara lain sebagai berikut :
  1. Upaya pencegahan (preventif).
  2. Upaya penindakan (kuratif).
  3. Upaya edukasi masyarakat dan/atau mahasiswa.
  4. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Ad. 1. Upaya Pencegahan (Preventif)
  1. Menanamkan semangat nasionalisme positif dengan mengutamakan pengabdian kepada bangsa & negara melalui pendidikan formal, informal dan pendidikan agama.
  2. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
  3. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana & memiliki tanggungjawab yang tinggi.
  4. Para pegawai terus diupayakan peningkatan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan hri tua.
  5. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur serta disiplin kerja yang tinggi.
  6. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi & dibarengi dengan sistem kontrol yang efektif dan efisien.
  7. Melakukan pencatatan kembali akan kekayaan pejabat yang terlalu mencolok.
  8. Berusaha melakukan reorganisasi & rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan / dinas-dinas di bawahnya.

Ad. 2. Upaya Penindakan (Kuratif)
Upaya penindakan (Kuratif) ini adalah penindakan terhadap mereka yang terbukti melanggar dengan memberikan peringatan, lakukan pemecatan tidak dengan hormat & dihukum pidana. Sejumlah contoh penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi :
  1. Dugaan adanya korupsi pada pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemprov NAD tahun 2004.
  2. Menahan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Johor Baru, Negara Malaysia, EM karena diduga melekukan pemungutan liar dalam pengurusan dokumen imigrasi.
  3. Dugaan korupsi didalam Proyek Pengadaan Busway Pemprov DKI Jakarta tahun 2004.
  4. Dugaan penyalahgunaan jabatan terhadap pembelian tanah yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp 10 milyar lebih tahun 2004.
  5. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito dari Bank Indonesia pada PT. Texmaco Group melalui Bank Negara Indonesia thun 2004.
  6. Kasus korupsi & suap anggota Komisi Pemilihan Umum ke pada tim audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2005.
  7. Kasus suap panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2005.
  8. Kasus suap Hakim Agung MA pada perkara Probosutedjo.
  9. Menetapkan seorang bupati Kalimantan Timur sebagai tersangka kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan keuangan negara sejumlah Rp 15,9 miliar tahun 2004.
  10. Kasus korupsi di KBRI Malaysia pada thun 2005.

Ad. 3. Edukasi Masyarakat dan/atau Mahasiswa
  1. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik.
  2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
  3. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.
  4. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan peme-rintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
  5. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

Ad. 4. Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
  1. Indonesia Corruption Watch (ICW) merupakan organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan pada publik tentang korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui upaya pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) lahir di Jakarta pada 21 Juni 1998 di tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto bebas korupsi.
  2. Transparency International (TI) yaitu organisasi internasional yang bertujuan memerangi terhadap korupsi politik dan didirikan di-Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi nonpemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratis. Publikasi tahunan yang dilakukan oleh TI yang sangat terkenal yaitu Laporan Korupsi Global. Survei Transparency International (TI) Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia, kemudian Surabaya, Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan Survei Transparency International (TI) pada tahun 2005, Indonesia berada di posisi ke-6 negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 setara dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Libya dan Usbekistan, dan hanya sedikit lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti & Myanmar. Sementara Islandia merupakan negara terbebas dari masalah korupsi.
Mengenai pertanyaan utama kita tentang "Sudah Cukup Seriuskah Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Korupsi", jawabannya adalah menanti hasil survey Lembaga Independen Pasca Pilkada serentak di depan ini. Atau ingatlah pesan Ebit G. Ade "tanyakan pada rumput yang bergoyang" dan petuah orang alim "hanya Tuhan-lah yang tahu". Hussstttt

Artinya jika diperhadapkan pada eksistensi KPK itu sendiri dalam keberadaan dan aktifitas KPK di daerah-daerah di seluruh Indonesia kita sangat pesimis kuropsi mampu ditekan dan Kapan Indonesia Merdeka dari Para Koruptor ?

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel